Soal Penempatan ASN, Komisi II DPR Minta Penempatan di Daerah Tertinggal dan Terluar

Jakarta, tvOnenews.com - Soal penempatan ASN, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Romy Soekarno angkat bicara.

Dia meminta agar pengangkatan CASN tetap mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pegawai.

Pernyataan itu disampaikan Rommy menyusul keputusan pemerintah untuk mempercepat proses pengangkatan CASN dan PPPK setelah sempat ingin ditunda.

"Kami berharap kebijakan ini dapat berjalan cepat dan efektif, serta memberikan peluang yang setara bagi seluruh calon peserta yang berkompeten, tanpa terkecuali," beber Romy dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Kemudian, dia mengingatkan proses pengangkatan CASN harus transparan dan akuntabel. 

Menurut Romy, percepatan harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan agar tidak merugikan masyarakat dan pemerataan kesempatan kerja.

Baca Juga

Puluhan Ribu BPJS Kesehatan Warga Masih Nonaktif, DPR Desak BPJS Percepat Proses Reaktivasi PBI

"Seluruh proses harus berjalan terbuka dan adil, tanpa unsur yang merugikan masyarakat. Ini langkah yang tepat untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta pemerataan kesempatan kerja," bebernya.

Sebagai mitra Kementerian PAN/RB, Romy menyebut Komisi II DPR RI mendorong pemerintah menyederhanakan sistem seleksi CASN. 

Tidak hanya cepat, namun juga tetap efektif dan berkualitas.

"Kami akan terus mengawal kebijakan ini, memastikan bahwa sistem seleksi berjalan sesuai prosedur dan tetap profesional," ucapnya.

Pemerintah semula memutuskan pengangkatan CPNS dijadwalkan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, rencana itu menuai banyak kritik.

Usai menuai protes, pemirintah kemudian memutuskan pengangkatan CPNS akan dilakukan paling lambat Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025. (aag)