Viral Penemuan Ladang Ganja di Gunung Bromo, Anggota DPR Ultimatum Keras ke Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini ikut menyoroti viralnya temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Novita mengultimatum pemerintah untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat merusak lingkungan dan mencoreng citra pariwisata. 

"Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki," kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Meskipun lokasi ladang ganja ini berada di luar jalur wisata utama, dia mengatakan dampaknya tetap bisa menimbulkan sentimen negatif terhadap sektor pariwisata, khususnya di kawasan wisata Gunung Bromo.

Oleh karena itu, wakil rakyat yang membidangi perindustrian, UMKM, dsn ekonomi kreatif itu menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kawasan wisata tetap aman dan kondusif.

Baca Juga

Pria Tewas Bunuh Diri di Jembatan Cangar, Diduga Motif Nekat Akhiri Hidup Akibat Masalah Asmara

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu menambahkan Komisi VII DPR RI saat ini sedang menyusun RUU Kepariwisataan yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Novita juga mengingatkan meskipun kasus ini lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, namun Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata.

Kementerian Pariwisata juga diminta untuk memastikan sistem keamanan yang lebih ketat di seluruh kawasan wisata guna mencegah kegiatan ilegal.

Tak hanya itu, Kementerian Pariwisata didesak mampu mengelola narasi dan promosi pariwisata agar tetap menarik bagi wisatawan meskipun ada insiden seperti ini.

"Pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita," tegasnya.

Dia juga memastikan anggota DPR RI melalui Komisi VII berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan industri pariwisata Indonesia.(ant/lkf)