Deklarasi Gerakan "Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi", Mantan Aktivis 98: Saya Tidak Bisa Tinggal Diam, Ini Panggilan Moral

Jakarta, tvOnenews.com -  Gerakan Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi, sebuah inisiatif bersama yang diprakarsai oleh Revitriyoso Husodo, Ketua Gerak 08, dan Handiyono Aruman, seorang Praktisi Komunikasi Publik yang juga mantan Aktivis 98 dideklarasikan.

Deklarasi ini dalam upaya mengawal transparansi dan akuntabilitas di tubuh Pertamina.

Acara yang berlangsung di Tebet 20 Maret 2025, ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Purnawirawan, Aktivis, Ketua Organisasi, Ketua LSM, serta akademisi dan tokoh masyarakat yang
peduli terhadap pengelolaan sumber daya energı nasional.

Koordinator Gerakan, Revitriyoso Husodo, menyatakan Pertamina adalah aset bangsa yang harus diselamatkan dari praktik korupsi.

Menurut Revi sapaan akrabnya menyebut bahwa gerakan ini panggilan moral untuk rakyat Indonesia. 

"Gerakan ini adalah panggilan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bagaimana kepentingan nasional dikorbankan oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan pribadi. Saatnya kita bergerak bersama untuk menyelamatkan Pertamina dari segala bentuk penyimpangan," kata Revi pada Jumat (21/3/2025) 

Baca Juga

Konsumsi Pertamax Melonjak 33,9 Persen Selama Libur Lebaran 2026, Pertamina Pastikan Stok Aman

Sementara itu, Handiyono Aruman, yang bertindak sebagai Moderator dalam acara ini, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipatif dalam mengawal reformasi Pertamina.

"Transparansi adalah kunci. Publik harus dilibatkan dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan terkait energi nasional. Gerakan ini akan menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersuara dan bertindak nyata dalam memastikan Pertamina benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,'' tegas Handiyono Aruman.

Sebagai bagian dari deklarasi, para peserta secara bersama-sama membacakan Resolusi Bersama yang mencakup tuntutan utama, yaitu pembersihan total Pertamina dari segala bentuk korupsi, dengan menindak tegas oknum
yang terlibat dalam penyimpangan.

"Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas segala bentuk korupsi di Pertamina serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mendorong transparansi dalam kebijakan energi nasional dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu juga, menolak segala bentuk intervensi politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Pertamina yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan nasional," ungkapnya.

Selanjutnya, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam gerakan moral dan sosial demi menciptakan Pertamina yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.