"Transparansi adalah kunci. Publik harus dilibatkan dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan terkait energi nasional. Gerakan ini akan menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersuara dan bertindak nyata dalam memastikan Pertamina benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,'' tegas Handiyono Aruman.
Sebagai bagian dari deklarasi, para peserta secara bersama-sama membacakan Resolusi Bersama yang mencakup tuntutan utama, yaitu pembersihan total Pertamina dari segala bentuk korupsi, dengan menindak tegas oknum
yang terlibat dalam penyimpangan.
"Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas segala bentuk korupsi di Pertamina serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mendorong transparansi dalam kebijakan energi nasional dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu juga, menolak segala bentuk intervensi politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Pertamina yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan nasional," ungkapnya.
Selanjutnya, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam gerakan moral dan sosial demi menciptakan Pertamina yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Deklarasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian aksi yang akan dilakukan oleh Gerakan "Selamatkan Pertamina, Nol Korupsi", termasuk advokasi kebijakan, kampanye publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan energi nasional.
Acara ini juga mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan yang berharap agar gerakan ini menjadi katalis perubahan bagi tata kelola energi nasional yang lebih bersih dan berkeadilan.(lkf)
Load more