Isu Pengunjung Dilarang Terbangkan Drone dan Harus Bayar Rp2 Juta untuk Tutupi Keberadaan Ladang Ganja di Lereng Gunung Semeru Viral, BBTNBTS Akhirnya Buka Suara, Begini Katanya...

Lumajang, tvOnenews.com - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) membantah soal kabar pelarangan menerbangkan drone di kawasan taman nasional sehubungan dengan adanya dugaan temuan ladang ganja di wilayah tersebut. 

Sebelumnya, ramai tudingan di media sosial yang menyebut pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sengaja menutupi keberadaan ladang ganja di lereng Gunung Semeru dengan menerapkan pelarangan menerbangkan drone hingga memasang tarif mahal seharga Rp2.000.000 untuk bisa menerbangkan drone.

Kepala BBTNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha menjelaskan pelarangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS sudah berlaku sejak 2019.

Sedangkan, keberadaan ladang ganja di kawasan taman nasional baru diketahui pada September 2024.

"Aturan larangan penerbangan drone di jalur pendakian Gunung Semeru sudah berlaku sejak tahun 2019 sesuai dengan SOP Nomor: SOP.01/T.8/BIDTEK/ BIDTEK.1/KSA/4/2019 tentang Pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru," kata Rudijanta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

Rudijanta menjelaskan aturan ini dibuat untuk langkah antisipasi agar para pendaki tidak sampai celaka karena fokusnya terbagi dengan aktivitas penerbangan drone.

Hal ini mengingat jalur pendakian Gunung Semeru memiliki jalur yang cukup rawan terjadi kecelakaan.

Selain itu, kata dia, larangan juga dilakukan demi menjaga kesakralan yang ada di kawasan taman nasional.

"Pelarangan penggunaan drone dalam pendakian ini adalah untuk menjaga fokus pendaki agar tidak terbagi dengan aktivitas menerbangkan drone yang berpotensi membahayakan pengunjung karena jalur pendakian cukup rawan dengan terjadinya kecelakaan serta untuk menghormati kawasan sakral yang ada di kawasan," jelasnya.

Rudijanta juga menyebut tarif menerbangkan drone yang disebut-sebut terlalu mahal dengan nominal Rp2.000.000 itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Nukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup.

"Aturan tentang tarif ini terbit pada 30 September 2024 dan berlaku secara nasional di seluruh kawasan konservasi," pungkasnya. (wso/nsi)