LSI Denny JA Harap Prabowo Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menyatakan, jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Presiden Prabowo Subianto berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, dan berhasil menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju.

Masalahnya, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).    

"Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, ia mencuri masa depan bangsa. Jika Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju, maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia," kata Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA saat pemaparan riset di Jakarta Timur, Senin (17/3/2024).

Dalam risetnya Maret 2025, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola Pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel. Negara yang gagal dalam tata kelola Pemerintahan akan gagal membangun negara yang kuat. Negara yang gagal memberantas korupsi juga akan gagal.

Denny mengingatkan, tak peduli seberapa besar sumber daya yang dimiliki, jika Pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, dan korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.

Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun menjadi cita-cita besar.

"Namun, di sisi lain, masalah yang mengakar dalam sistem tetap menjadi penghambat seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya tata kelola pemerintahan," sebutnya.

Tata kelola Pemerintahan, adalah fondasi kemajuan sebuah bangsa. Untuk mengukurnya, Good Governance Index (GGI) menilai enam pilar utama, masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas Pemerintahan dunia.

Pertama, Efektivitas Pemerintahan (25 persen). Diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, serta kualitas layanan publik. Kedua, Pemberantasan Korupsi (20 persen). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara.

Ketiga, Digitalisasi Pemerintahan (15 persen). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Keempat, Demokrasi (15 persen). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat.