Wamenkum Bocorkan Jenis Putusan Pengadilan dan Penegak Hukum pada KUHAP Baru Akan Bertambah: Ada Pemaafan Hakim

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, Edward O.S Hiariej menuturkan bahwa perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan memberi dampak signifikan terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pria yang akrab disapa Eddy itu menjelaskan, pada KUHAP yang baru nanti, jenis putusan pengadilan dan penegak hukum di Indonesia akan bertambah.

Wamenkum Eddy mengatakan, jika pada KUHAP yang berlaku saat ini hanya ada tiga kemungkinan, yakni penjatuhan pidana, bebas, dan lepas dari tuntutan hukum.

Sementara, pada KUHAP yang baru nanti akan ada lima jenis putusan, dengan menambahkan pemaafan hakim dan putusan berupa tindakan.

Penambahan ini dikarenakan pada KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, tidak hanya mengenal sanksi pidana.

“Karena sanksi di KUHP tidak hanya sanksi pidana semata, akan tetapi ada sanksi berupa tindakan, dan ini yang harus diatur dalam KUHAP,” tutur Eddy, dikutip Minggu (16/3/2025).

Baca Juga

Transformasi BUMN Hadapi Tantangan Baru, Risiko Hukum di Era KUHP dan KUHAP Baru Jadi Sorotan

Selain itu, Eddy menambahkan, perubahan paradigma lain dalam KUHAP  adalah penambahan penegak hukum.

“Sebelumnya kita mengenal catur wangsa penegak hukum, yakni polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Di KUHP baru dan tren internasional, ada penegak hukum lain yaitu pembimbing kemasyarakatan,” ucapnya.

Eddy menerangkan, penambahan penegak hukum ini dilakukan karena KUHP yang baru akan melaksanakan putusan pengadilan terkait penjatuhan pidana yang bukan pidana penjara, yang akan melakukan pembinaan terhadap narapidana.

“Tidak mungkin melaksanakan pidana kerja sosial dan pengawasan kepada kepolisian dan kejaksaan, itu tidak mungkin, pasti akan kepada pembimbing kemasyarakatan. Sehingga kita mengenal konsep panca wangsa penegak hukum,” kata Eddy.

(rpi/ebs)