Polemik Kecurangan Isi MinyaKita, Produsen Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara

Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri turun tangan menyelidiki kasus temuan minyak goreng  merek MinyaKita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran. 

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf menuturkan bahwa pihaknya tengah mendalami dan mulai menyelidiki kasus tersebut.

Helfi mengatakan, perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Minyakita tersebut telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Helfi menjelaskan, berdasarkan pasal 62 dalam UU tersebut terkait sanksi pidana, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Selain itu, Helfi menyebut, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan.

"Hukuman berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha," ucap Helfi, Senin (10/3/2025).

Sebelumnya, Helfi mengatakan pihaknya telah menyita barang bukti terkait kasus ini guna keperluan penyelidikan.

Dia mengungkap nama tiga produsen tersebut, yakni PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jawa Barat; Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah; dan PT Tunas Agro Indolestari di Tangerang, Banten.

"Atas temuan tersebut, Satgas Pangan Polri menyita barang bukti dan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.

Diketahui, pada Sabtu (8/3), Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Lenteng Agung untuk memeriksa kabar soal MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran.

Dalam inspeksi tersebut, ditemukan minyak goreng kemasan dengan merek MinyaKita yang tidak sesuai dengan aturan dan di atas harga eceran tertinggi (HET). 

Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indolestari.

Menanggapi temuan ini, Mentan menegaskan bahwa praktik seperti itu sangat merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi.

Mentan meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ada ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat,” katanya.

(rpi/ebs)