Hanya 8 Daerah yang Sanggup PSU, DPR Sebut Pemerintah Pusat harus Bantu Pakai APBN

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah pusat turun tangan membantu daerah yang kekurangan dana untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyebut pemerintah pusat dapat mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menambal kekurangan anggaran itu.

“Mau tidak mau, suka todak suka, kalau daerahnya tidak sanggup, ya memang harus diambil alih pemerintah pusat. APBN harus ikut turun tangan bantu PSU itu,” tegas Doli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Sumber :

• Syifa Aulia/tvOnenews.com

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan agar jangan sampai daerah-daerah tersebut terlambat melaksanakan PSU akibat kekurangan anggaran.

“Kalau soal skemanya itu tentu urusan pemerintah. Kalau kami di DPR meminta supaya Penyelenggara PSU tidak boleh tertunda. Kalau anggaran di daerah tidak tersedia, harus di-cover oleh anggaran pusat,” jelas Doli.