Gubernur Bengkulu Larang Sekolah Gelar Studi Tur dan Wisuda

Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pengeluaran tersebut menjadi tekanan, padahal pengeluaran untuk kegiatan itu semestinya tidak wajib atau tidak perlu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menilai pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan finansial dari kegiatan yang tidak wajib. 

Oleh karena itu, kebijakan pelarangan diambil untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan tidak menambah beban bagi wali murid.

Helmi Hasan berharap kebijakan itu dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah. 

Menurutnya, sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran daripada menyelenggarakan kegiatan yang justru menciptakan kesenjangan ekonomi di antara siswa.

Langkah itu juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. 

Dalam beberapa kasus, siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak mengikuti studi tur atau wisuda karena keterbatasan biaya.