Pemerintah China Protes Perintah Trump Batasi Investasi China di AS

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah China memprotes perintah Presiden Donald Trump soal pembatasan investasi Tiongkok di Amerika Serikat (AS).

"Pengetatan tinjauan keamanan yang menargetkan investasi China di AS sangat memukul kepercayaan perusahaan China dalam berinvestasi di AS dan yang sedang dirusak adalah lingkungan bisnis di negara itu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing mengutip Antara pada Selasa (25/2/2025).

"Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal ini dan telah mengajukan protes serius kepada pihak AS," lanjutnya.

Pada Jumat (21/2), Presiden Trump mengeluarkan memorandum presiden soal keamanan nasional yang berisi komitmen Trump untuk menggunakan semua instrumen hukum yang diperlukan untuk melarang afiliasi China berinvestasi dalam teknologi AS, infrastruktur penting, layanan kesehatan, pertanian, energi, bahan baku dan industri lainnya.

Arahan itu membuka peluang bagi perluasan otoritas Komite Investasi Asing di AS (Committee on Foreign Investment in the United States atau CFIUS), satu panel rahasia yang meneliti proposal entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti AS, untuk menggagalkan investasi China.

"Meningkatnya pembatasan investasi AS di China merupakan campur tangan yang disengaja terhadap pengambilan keputusan independen perusahaan-perusahaan AS dan distorsi investasi antara kedua negara," tambah Lin Jian.

Dengan menutup perusahaan-perusahaan China dan pasar China, AS pada akhirnya akan merugikan kepentingan ekonominya sendiri dan kredibilitas internasionalnya.

"Kami mendesak AS untuk mematuhi aturan investasi dan perdagangan internasional, menghormati hukum ekonomi pasar, berhenti mempolitisasi dan menjadikan isu-isu ekonomi dan perdagangan sebagai senjata, dan berhenti merusak hak China yang sah untuk pembangunan," ungkap Lin Jian.

Ia mengatakan pemerintah China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak-hak dan kepentingan kami yang sah.

"Untuk melayani agenda politiknya di dalam negeri, AS telah menyalahgunakan penyelidikan Pasal 301, yang secara serius melanggar aturan WTO dan semakin merusak sistem perdagangan multilateral. Kami menyerukan kepada pihak AS untuk menghormati fakta dan aturan multilateral dan segera menghentikan kesalahannya," tegasnya.