Habib Ini Tuding Penentang PSN PIK 2 dari Kelompok Khilafah dan FPI

Jakarta, tvOnenews.com - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengungkapkan kelompok yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tangerang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kelompok khilafah dan Front Persaudaraan Islam (FPI). 

Gerakan kelompok ini selalu menggiring masyarakat untuk tidak percaya terhadap Pemerintah.

“Jadi di mana ada keributan, disitu kelompok khilafah dan FPI menunggangi dan memporak porondakan yang sudah ditata oleh pemerintah. Tujuannya satu memang anti kepada Indonesia dan menghendaki Indonesia itu runtuh hilang," kata Habib Syakur dalam Podcast Koma Indonesia, Kamis (20/2/2025).

Ia menilai kelompok khilafah memiliki niat jahat yang bertentangan dengan kaidah Islam, dengan sasaran utama menggagalkan program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain menolak proyek strategis nasional, kelompok ini juga disebut tidak menginginkan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

Habib Syakur menekankan Front Persaudaraan Islam (FPI), meskipun kelompok ini berdiri sendiri namun ia menilai ada kesamaan pemikiran dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam menolak PSN.

"FPI dan HTI ini sangat anti terhadap Jokowi. Mereka melihat Jokowi sebagai musuh bersama, padahal program strategis nasional ini berkelanjutan hingga era Prabowo," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuding kelompok ini juga memainkan isu rasial terkait PIK 2, yang dikenal sebagai kawasan eksklusif dengan dominasi etnis tertentu. Padahal, proyek ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang harus dihormati sebagai buah karya pengusaha dalam negeri.

Untuk itu, Habib Syakur mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh propaganda kelompok-kelompok khilafah dan HTI yang berupaya menggiring opini negatif terhadap pemerintah. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat keimanan dalam menghadapi isu-isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan kegaduhan.

"Rakyat tidak boleh terpengaruh dengan dakwah mereka karena propaganda mereka," pungkasnya. (ebs)