HPP Gabah Rp6.500 per Kg, Pengamat: Bentuk Komitmen Presiden Prabowo Sejahterakan Petani

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerhati pangan dan pertanian nasional, Eko Margana, menilai penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

Eko mengungkapkan bahwa keputusan ini memberikan perlindungan kepada petani dengan kepastian harga yang dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional. 

“Saya kira penetapan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan petani,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, Eko juga menekankan pentingnya Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan, terutama pada musim panen raya yang akan segera tiba.

Penetapan HPP Gabah Kering Panen ini berlaku sejak 15 Januari 2025 dan berlaku untuk seluruh pembelian gabah oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia. 

Eko berharap Bulog dapat mempercepat penyerapan gabah pada musim panen raya, yang diprediksi akan berlangsung pada beberapa bulan ke depan.

Baca Juga

Mentan Dorong Swasembada Pangan dan Energi Lewat Inovasi Kampus, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

“Bulog perlu mengakselerasi penyerapan gabah petani sesuai HPP, terutama pada musim panen raya yang akan segera tiba,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada Januari dan Februari 2025 diperkirakan masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton.

Sementara itu, pada bulan Maret, produksi diperkirakan melonjak menjadi 5,20 juta ton, melampaui konsumsi beras bulanan yang sekitar 2,5 juta ton. Surplus beras ini diprediksi akan berlanjut hingga April dan Mei.

Eko pun berharap dari total 3 juta ton setara beras yang diproduksi, sekitar 50 hingga 70 persen dapat terserap pada semester pertama 2025. 

Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan swasembada pangan dan memastikan kebijakan HPP gabah berjalan optimal.

“Dengan target ini dan kebijakan HPP gabah yang telah disesuaikan, diberharapkan serapan gabah petani dalam negeri bisa semakin berjalan optimal,” tuturnya.