Kampus Batal Dapat Izin Kelola Tambang, Komisi X Bilang Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi X DPR RI memberikan tanggapan soal revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya soal izin kelola tambang pada kampus perguruan tinggi.

Adapun ketentuan dalam revisi tersebut kini telah membatalkan izin perguruan tinggi untuk mengelola tambang.

Menurut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pembatalan izin perguruan tinggi kelola tambang adalah hal yang baik.

"Komisi X menyambut baik ketentuan bahwa perguruan tinggi tidak perlu mengelola pertambangan, namun tetap dapat menerima manfaat atas pengelolaan tambang batubara," kata Hetifah, dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Ia mengatakan, hal tersebut memastikan perguruan tinggi bisa fokus pada tugas utamanya yakni di bidang pendidikan dan penelitian.

Meski demikian, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara secara prioritas kepada BUMN, BUMD dan lainnya harus dipastikan mendukung kegiatan akademik dan pengembangan perguruan tinggi.

Baca Juga

Dinilai Ada Pergeseran Arah Kebijakan, Forkopi Sampaikan Aspirasi RUU Perkoperasian ke Fraksi PKS

"Jadi, bukan hanya menjadi sumber pendapatan tanpa relevansi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi," tambah dia.

Hetifah menegaskan yang penting adalah adanya mekanisme penyaluran manfaat dari pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

Hal itu harus dilakukan secara transparan, adil, dan berkelanjutan.

Ia pun meminta agar pemerintah membuat sistem yang bisa memberikan kepastian pendapatan dari WIUP batubara digunakan untuk akses dan layanan pendidikan.

Hetifah pun berpesan, dalam memanfaatkan sumber daya harus tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan. (ant/iwh)