Bupati Bantul: Ada Enam Materi Pembekalan Kepala Daerah Pada Retret

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut ada enam materi yang akan diberikan pemerintah kepada semua kepala daerah pada retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih yang akan digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akhir Februari 2025.

"Sebentar lagi tanggal 21 sampai 28 Februari, saya diundang Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, disampaikan oleh Wakil Mendagri bahwa kepala daerah pada era kepemimpinan Presiden Prabowo wajib dibekali dengan enam materi," kata Bupati Halim di Bantul, mengutip Antara pada Senin (17/2/2025).

Bupati mengatakan enam materi pembekalan kepala daerah tersebut, meliputi pertama tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, kedua tentang Astacita Presiden Prabowo, dan ketiga mengenai program kementerian dan lembaga.

Kemudian materi yang keempat, lanjut Bupati, harus mengetahui tugas dan fungsi kepala daerah, materi kelima tentang kepemimpinan dan komunikasi politik, dan keenam tentang bagaimana membentuk tim building yang efektif untuk kemajuan daerah.

"Penyampaian materi itu akan disampaikan oleh 40 narasumber yang terdiri atas menteri dan wakil menteri, pejabat setingkat menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian," jelasnya.

Bupati Halim mengatakan sesuai rencana, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pengarahan pada forum tersebut dan diharapkan seluruh kepala daerah bisa satu langkah, satu gerak bersama Presiden.

Baca Juga

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

"Karena berdasarkan pengalaman, program yang kurang serempak antara pusat dan daerah itu berpengaruh terhadap capaian-capaian pembangunan. Inilah urgensi dari retret yang akan dilaksanakan pada 21 sampai 28 Februari 2025 di Akmil Magelang," lanjutnya.

Bupati mengatakan setelah retret tersebut diharapkan para kepala daerah bisa melakukan konsolidasi dan pendisiplinan seluruh aparatur sipil negara untuk berkomitmen terhadap program yang sudah ditetapkan.

"Terutama program nasional dan program daerah ini harus sejauh mungkin disinkronkan, dipadukan dengan program pemerintah pusat. Nah tentu ini memerlukan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh aparatur birokrasi pemerintah daerah," bebernya.

Dia mengatakan aparatur pemerintah daerah, selain memahami juga memiliki komitmen yang tinggi, karena pemerintahan Prabowo adalah pemerintah yang didukung mayoritas, sehingga posisi Presiden sangat kuat secara politik.

"Diharapkan posisi seperti ini bisa mencapai dampak yang jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia," pungkasnya.(ant/ree)