Soal Pembicara Dalam Retreat Kepala Daerah, Wamendagri: Kemungkinan Ada Mantan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut kemungkinan ada mantan presiden RI akan berbicara sebagai pemateri dalam retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Bima mengatakan, pembicara pada retreat yang berlangsung 21-28 Februari 2025 itu sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

“Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata Bima kepada wartawan, Minggu (16/2).

Kendati demikian, Bima menyebut siapa mantan presiden yang dimaksud.

“Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” ujarnya.

Bima menambahkan, setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retreat kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

Baca Juga

Pengamat Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Mahasiswa UNUSIA Jakarta Tantang Debat Terbuka

Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

“Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” ujarnya.

Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.

Menurut Bima, kegiatan retreat kepala daerah itu tidak bisa, jika hanya dilakukan secara daring.

“Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.

"Kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis," ujarnya lagi.

Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis. (ant/dpi)