Jakarta, tvOnenews.com - Mantan narapidana teroris (napiter) Muhammad Sofyan Tsauri menolak wacana reposisi Polri yang digaungkan oleh segelintir kelompok masyarakat, karena dinilai sangat aneh.
Kata Sofyan, upaya segelintir pihak yang ingin agar Polri tidak lagi dibawah Presiden namun dibawah lembaga tertentu itu menciderai semangat reformasi 98.
"Ini pendapat atau statement yang sangat aneh sekali. Karena mencederai daripada semangat reformasi kita pada tahun 1998. Di antaranya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM, Negara yang menjunjung demokrasi," tegas Sofyan Tsauri, hari ini.
Kata dia, bisa bayangkan bila lembaga Polri di bawah lembaga yang lain seperti TNI atau lembaga yang semi militer itu jelas mencederai semangat daripada reformasi.
"Supremasi sipil itu harus terdepan bukan militer. Apa kata dunia kalau kita kembali ke orde baru, dimana militer mendominasi dan ini akan mengancam HAM maupun demokrasi yang kita jalani selama dua dekade ini," ujarnya.
Selain itu, Sofyan Tsauri juga menolak dominus litis pada RKUHAP dimana Kejaksaan justru menjadi lembaga super power dan Polri berpotensi dibawah Kejaksaan. Kata Sofyan, Polri justru harus diperkuat sebagaimana KPK, Kejaksaan, dan sebagainya agar nanti penegakan hukum bisa lebih independen.
"Karena kalau sampai di bawah institusi yang lain ini akan tidak jadi independen dan tidak objektif dalam penegakan hukum. Dan ini sangat-sangat mengancam demokrasi kita dan akan bisa memicu distabilitas," ujarnya.
Load more