Tim Kuasa Hukum Kekeuh Sebut Hasto Tak Terlibat Kasus Harun Masiku

Jakarta, tvOnenews.com - Gugatan praperadilan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDIPI Hasto Kristiyanto ditolak Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, Kamis (13/2/2025).

Menanggapi itu, tim kuasa hukum Todung Mulya Lubis menegaskan jika Hasto Kristiyanto tak terlibat kasus pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

"Hasto Kristiyanto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak, disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap," katanya.

Todung mengaku menyayangkan lantaran dalam putusan itu tidak menemukan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang diyakinkan untuk bisa memahami kenapa praperadilan itu ditolak.

Terlebih, kasus suap Harun Masiku sudah inkrah sejak beberapa tahun lalu.

"Yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata? Putusan yang dangkal," ujarnya.

Kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail menambahkan pihaknya akan mempertimbangkan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan kembali.

Namun, permohonan ini juga tergantung dengan kondisi Hasto Kristiyanto dan bukti-bukti yang dimiliki.

"Tentu saja kami akan mencoba mencari bukti-bukti yang lain terkait dengan permohonan kalau seandainya kami lakukan praperadilan kembali," ucap Maqdir.

Pada Kamis ini, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dugaan kasus sepsi dari termohon, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

"Kemudian, menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabut atau tidak jelas," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengklaim pihaknya sudah mengikuti prosedur dengan mengumpulkan bukti, tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk penetapan tersangka Hasto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Sedangkan pihak Hasto menilai penetapan tersangka sang klien terlalu cepat, tidak diperkuat dengan bukti baru serta menyoroti pergantian pimpinan KPK.

Permohonan praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. (ant)