Di Tengah Isu Anggaran Diblokir, Taman Safari Siap Hadir di IKN

"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujar Onesimus.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti.

"Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," tegasnya.

Mengenai dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan, dia memastikan bahwa seluruh proses AMDAL berjalan dengan baik dan terus dipantau. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan di IKN yang tidak melalui AMDAL.

"Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya.

Onesimus menambahkan, komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sejumlah Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku.

Dia juga memastikan bahwa pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan.

"Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi. Onesimus menyebutkan beberapa investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN, seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.

"Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN," ujarnya.

Onesimus berharap, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Ia juga menyebutkan bahwa Australia akan membangun sekolah internasional di IKN.

"Kedutaan besar dan badan keuangan dunia juga akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi," harapnya.

Onesimus memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana, dengan dukungan dari pemerintah, investor, dan masyarakat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan hidup di IKN.

"Kami akan terus bekerja untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan," pungkasnya.

Baru-baru ini, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN diblokir.