Di Tengah Isu Anggaran Diblokir, Taman Safari Siap Hadir di IKN

Jakarta, tvOnenews.com - Meski ada isu anggaran pembanguna  IKN diblokir Kemenkeu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pembangunan Taman Safari di Nusantara, Kalimantan Timur, ditargetkan mulai akhir tahun ini.

"Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Basuki mengungkapkan, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 225 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi Taman Safari.

Lahan tersebut telah ditinjau bersama dengan Tim Taman Safari untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya.

Taman Safari Indonesia menegaskan komitmennya untuk mulai membangun Taman Safari di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara.

Pembangunan ini ditargetkan dimulai paling lambat akhir tahun 2025.

Baca Juga

Kunjungi IKN, MPR RI Optimistis Roda Pemerintahan Berjalan 2028

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan investor di Nusantara, Kalimantan Timur, terus membangun sesuai kesepakatan jadwal.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek.

Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Agung menekankan bahwa fleksibilitas dalam jadwal diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

Selain itu, dirinya mengatakan fokus pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat ini adalah WP 1A yang infrastrukturnya sudah siap.

Dia juga menambahkan bahwa minat investor yang telah melakukan groundbreaking sudah meluas ke Wilayah Pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses untuk dibangun.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung di Samarinda, Sabtu menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN.