Kontroversi Tata Tertib Baru DPR, Ketua MKMK Kritik Tajam DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, melontarkan kritik tajam terhadap DPR yang dinilai tak ingin Indonesia berdiri di atas hukum UUD 1945. 

Pernyataan ini muncul setelah DPR mengesahkan tata tertib baru yang bisa mengikat di luar institusinya.

Menurut Palguna, aturan tersebut bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan hakim konstitusi, hakim agung, hingga pimpinan KPK. 

Ia menegaskan bahwa DPR seharusnya memahami hierarki hukum dan kekuatan norma yang berlaku.

"Kalau mereka paham, tapi tetap melakukannya, berarti mereka tidak mau negeri ini tegak di atas hukum dasar (UUD 1945), tapi di atas aturan yang mereka suka demi kepentingan sendiri. Rusak negara ini, bos!" ujar Palguna, Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut, Palguna mempertanyakan kapasitas hukum para anggota DPR yang seharusnya tahu bahwa tata tertib hanya berlaku secara internal.

"Ini nggak perlu Ketua MKMK yang jawab. Mahasiswa hukum semester tiga juga tahu! Dari mana ada tata tertib yang bisa mengikat keluar? Masa DPR nggak paham teori hierarki hukum, kewenangan, pemisahan kekuasaan, dan checks and balances?" sindirnya.

DPR Kini Bisa Evaluasi dan Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Negara

Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (4/2/2025) memberi DPR wewenang untuk mengevaluasi kinerja pejabat negara yang telah lolos fit and proper test di parlemen.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa revisi ini memungkinkan DPR meninjau kembali kinerja pejabat yang mereka tetapkan. Jika dianggap tidak memenuhi harapan, DPR bisa merekomendasikan pemberhentian.

"Pasal 228A memberi DPR kewenangan untuk mengevaluasi jabatan yang sebelumnya melalui fit and proper test," ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).

Bob menegaskan bahwa evaluasi ini bisa berujung pada pemecatan pejabat yang dinilai kurang optimal. 

Dengan aturan baru ini, Komisioner KPK, Dewan Pengawas KPK, Hakim MK, dan Hakim MA bisa dievaluasi secara berkala oleh DPR. (aag)