News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahlil Klaim Gaduh LPG 3 Kg Mereda: Semua Sudah Mulai Membaik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, klaim bahwa kegaduhan soal distribusi dan kelangkaan gas LPG 3 kg mulai mereda di masyarakat.
Selasa, 4 Februari 2025 - 14:42 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com

Jakarta, tvOnenews.comMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa kegaduhan soal distribusi dan kelangkaan gas LPG 3 kg mulai mereda.

Hal itu ia ungkapkan usai sidak ke lapangan dan memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir. Alhamdulillah, semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” ujarnya kepada wartawan.

Pemanggilan Bahlil ke Istana tak lepas dari polemik kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg yang sempat membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut.

Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya akan merancang strategi baru untuk memastikan subsidi tetap tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah menggelontorkan Rp87 triliun per tahun untuk subsidi gas LPG 3 kg, namun distribusinya masih bermasalah.

“Subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran, itu satu dari sisi harga,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa secara perhitungan, harga maksimal LPG 3 kg seharusnya hanya Rp18.000—Rp19.000 per tabung. Namun, kenyataannya di lapangan, banyak oknum nakal yang menaikkan harga hingga Rp25.000—Rp30.000.

Tak hanya soal harga, Bahlil juga menyoroti praktik pengecer nakal yang mengoplos gas sebelum menjualnya kembali ke masyarakat.

“Selama ini yang terjadi dari Pertamina ke agen, agen ke pangkalan, itu masih bisa dikoordinir karena pakai aplikasi. Tapi pangkalan ke pengecer? Itu sudah susah untuk di-tracking,” katanya.

Ia mengakui bahwa salah satu kesalahan dalam kebijakan awal adalah tidak semua wilayah memiliki pangkalan resmi di dekat pemukiman warga.

“Biasanya jarak ke pangkalan itu cuma 50-100 meter, tapi ada juga yang sampai 500 meter hingga 1 kilometer,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan instruksi baru dengan menjadikan pengecer sebagai sub pangkalan resmi agar distribusi LPG 3 kg lebih mudah diakses masyarakat.

“Perintah Bapak Presiden kepada kami, baik tadi malam maupun tadi pagi, adalah memastikan subsidi tetap tepat sasaran, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan LPG dengan cara yang mudah,” ungkap Bahlil.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral