Forkopi Sampaikan Sejumlah Poin Penting Revisi UU Perkoperasian ke Fraksi Partai NasDem
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) menggelar audiensi dengan Fraksi Partai NasDem DPR RI pada Kamis (30/1/2025).
Rombongan Forkopi diterima langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Rachmat Gobel dan sejumlah jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, Forkopi menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang hingga kini belum juga dibahas di DPR RI.
Ketua Harian Forkopi, Kartiko Adi Wibowo mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal regulasi terkait koperasi agar kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada gerakan koperasi dan sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami terus memantau dan mengawal pembahasan ini agar regulasi yang dihasilkan tidak mengecilkan peran koperasi, tetapi justru memperkuatnya. Informasi yang kami terima, RUU ini akan masuk ke Badan Legislasi DPR, sehingga kami perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Fraksi NasDem," ujar Kartiko Adi Wibowo dalam pertemuan tersebut.
Kartiko menegaskan bahwa koperasi harus menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi nasional bukan justru dikerdilkan oleh regulasi yang kurang berpihak.
Oleh karena itu, Forkopi mengajukan sejumlah poin penting yang perlu dimasukkan dalam perubahan UU Perkoperasian.
Diantaranya definisi koperasi yang lebih kuat, diakui sebagai badan hukum yang sah untuk menjalankan usaha bersama.
Kemudian Forkopi mengusulkan agar koperasi memperluas usaha simpan pinjam, menegaskan asas koperasi kekeluargaan dan gotong-royong, pendidikan koperasi dari SD hingga perguruan tinggi.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan koperasi, Forkopi mengusulkan agar pendidikan perkoperasian dimasukkan dalam kurikulum nasional dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Pemerintah juga diharapkan membentuk Dewan Nasional Literasi Perkoperasian guna memantau dan mengevaluasi strategi literasi koperasi secara berkelanjutan, serta lainnya.
Fraksi NasDem menyambut baik usulan ini dan berkomitmen untuk membahasnya lebih lanjut di DPR agar koperasi benar-benar menjadi solusi bagi ekonomi rakyat.
"Saya sangat mendukung koperasi. Koperasi harus berperan aktif dalam berbagai sektor, seperti pertanian dan perkebunan, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pinjaman online yang justru menimbulkan masalah sosial dan hukum," kata Rachmat Gobel.
"Koperasi harus berperan lebih besar dalam perekonomian nasional, dan regulasi yang ada harus mendukung, bukan menghambat. Kami siap memperjuangkan kepentingan koperasi agar semakin berkembang," tambahnya.
Rachmat Gobel menuturkan dukungan dari berbagai pihak, koperasi diharapkan mampu menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada pinjaman online dan tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya pemerintah seharusnya lebih mendorong koperasi agar mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, mulai dari pengadaan pupuk, bibit, hingga akses pembiayaan pendidikan.
Ia juga menekankan bahwa koperasi harus lebih kuat, tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan tetapi juga memiliki industrinya sendiri.
"Kami akan mempelajari lebih lanjut draf RUU ini dan memastikan regulasi baru benar-benar memperkuat koperasi. Saya juga mengusulkan agar kita mengadakan seminar atau forum diskusi (FGD) guna mencari solusi terkait permodalan, hukum, teknologi, serta pendidikan koperasi," katanya.
Forkopi dan Fraksi NasDem sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mengawal pembahasan RUU Perkoperasian ini. (raa)
Load more