Muncul Nama Jokowi dalam Polemik Pagar Laut di Kabupaten Tangerang, Pengamat Sebut Tuduhan Tak Berdasar

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik pagar laut yang terapsang diperairan kawasan Kabupaten Tangerang, Banten masih terus berlanjut.

Bahkan, polemik pagar laut tersebut turut menyertakan tuduhan terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) usai Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang tengah menjadi sorotan terbit pada era kepemimpinannya.

Merespons hal tersebut, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai tuduhan yang dilayangkan kepada Jokowi tak berdasar.

Pasalnya, ia menilai tak ada hubungannya persoalan pagar laut dengan Jokowi.

"Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya," kata Haidar dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Di sisi lain, Haidar turut mengkritisi segelintir kelompok yang terus melayangkan tudingan pemasangan pagar laut dengan mengaitkan Jokowi.

Ia menyorot jika tudingan tersebut ditengarai danya proyek strategis nasional (PSN) yang berdekatan dengan pemasangan pagar laut.

"Yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland," kata Haidar.

Haidar menuturkan PSN Tropical Coastland PIK 2 bukan atas inisiatif pemerintah melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan.

Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk dinilai kelaikannya. 

Hasilnya kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. 

"Ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi," katanya.

Tak hanya itu, Haidar mengungkap adanya keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut tersebut.

"Bisa jadi KJSB bekerja sesuai dengan permintaan kliennya. SHGB atau SHM atas nama siapa dan perusahaan apa kan sudah jelas. Jadi siapa yang diuntungkan saya rasa masyarakat sudah tahu," pungkasnya. (raa)