DPR Bakal Panggil Menteri Kelautan soal Polemik Pagar Laut Tangerang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati alias Titiek Soeharto mengungkapkan pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, terkait polemik pagar laut Tangerang.

Menurutnya, rapat kerja Komisi IV bersama Menteri Kelautan rencananya akan digelar pada Rabu (22/1/2025). Hal ini jika Trenggono tidak ada sidang kabinet bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” kata Titiek di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Selain itu, Titiek mengaku dirinya bersama rekan Komisi IV yang lain juga akan meninjau langsung lokasi pagar laut tersebut. Agenda ini rencananya dilakukan pada Kamis (23/1/2025).

Dia menjelaskan kunjungan itu sekaligus untuk meninjau soal ratusan sertifikat dengan status Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dipatok di kawasan pagar laut itu.

“Kita akan cek lagi kebenarannya kita akan turunkan. Kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kita lihat sendiri apa yang terjadi di situ,” tegas Titiek.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membenarkan adanya sertifikat dengan status HGB di kawasan pagar laut Tangerang.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan ada 263 sertifikat HGB di kawasan pagar laut tersebut. Mayoritas dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur. Kemudian, sisanya dimiliki PT Cahaya Inti Sentosa dan perseorangan.

“Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama Perseorangan sebanyak 9 bidang,” kata Nusron dalam konferensi pers, Senin (20/1/2025).

Selain itu, Nusron mengatakan di kawasan itu juga terdapat sertifikat berstatus surat hak milik (SHM) sebanyak 17 bidang.

“Kemudian ada juga SHM (Surat Hak Milik) atas 17 bidang,” kata dia. (saa/iwh)