KKP Akui Kecolongan, Pagar Laut Ilegal Sudah Dibangun Sejak 2023

“Presiden sudah bilang, harus selesai sesuai koridor hukum. Kalau tidak ada yang mengaku bertanggung jawab, itu otomatis menjadi milik negara,” tambah Trenggono.

Meski demikian, KKP memastikan kepentingan masyarakat, khususnya nelayan, tetap menjadi prioritas.

“Kita harus betul-betul menyeimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan nelayan. Mereka harus tetap bisa melaut tanpa hambatan,” tutupnya. (ags/ebs)