DPR Bakal Cek Langsung Pagar di Laut Tangerang Seusai Masa Reses, Cari Tahu Dalang yang Harus Bertanggung Jawab

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah meminta komisi terkait untuk menangani masalah pembangunan pagar bambu di laut Tangerang, Banten.

“Kita sudah minta komisi teknis sekarang justru mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui siapa dalang di balik pembangunan pagar bambu tersebut. Adapun panjang pagar bambu itu membentang sepanjang 30,16 kilometer.

Oleh karena itu, DPR belum bisa memberi teguran kepada pihak yang membangun pagar itu. 

“Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab gitu, ada nelayan, ada kelompok masyarakat,” tutur Dasco.

Dasco menyebut pihaknya saat ini masih melakukan pengecekan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum untuk mencari tahu dalangnya.

Sementara itu, Komisi IV DPR baru akan mengecek langsung ke lokasi setelah masa reses DPR selesai. Diketahui, masa reses DPR akan berakhir pada 20 Januari 2025.

“Nah nanti kalau sesudah masa sidang, itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” tegas Dasco.

Pemasangan pagar bambu di laut Tangerang itu diisukan dilakukan oleh perusahaan pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2. Namun, mereka membantah memasang pagar tersebut.

“Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025).

“Ada empat hal yang perlu saya sampaikan untuk meresume semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda. PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate itu sudah berjalan sejak 2009,” sambung dia. (saa/dpi)