Polri Tindak Tegas: Dua Polisi Dijatuhi Sanksi Demosi Kasus Pemerasan DWP 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, mengungkapkan bahwa Bidpropam Polda Metro Jaya baru saja menjatuhkan sanksi demosi terhadap dua personel polisi. 

Keduanya terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengunjung konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

“Dua orang ini terdeteksi sebagai pelanggar tambahan, setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait keterlibatannya dalam kasus ini,” ujar Erdi dalam keterangannya, Senin (12/01). Sebelumnya, 18 personel diamankan oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pemerasan di acara tersebut.

Dua polisi yang dikenai sanksi adalah Iptu JA dan Brigadir HK. Mereka menjalani sidang di Ruang Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Bidpropam Polda Metro Jaya. 

Peran keduanya adalah mengamankan dua WNA asal Malaysia yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba di DWP 2024. 

Namun, dalam proses rehabilitasi, kedua personel ini tidak mengikuti prosedur Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan diduga meminta uang sebagai imbalan untuk pembebasan tersangka.

Baca Juga

Detik-detik Putusan CAS, Nasib Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Semakin Dekat

Keduanya dikenakan pelanggaran sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan sejumlah pasal lainnya dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Hasil sidang menjatuhkan sanksi administratif dan etika, termasuk mutasi demosi selama delapan tahun di luar fungsi reserse. 

Selain itu, JA dan HK juga dijatuhi sanksi etika berupa permintaan maaf tertulis dan di depan sidang, serta diwajibkan mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

Erdi menambahkan, pemeriksaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan peran masing-masing terduga pelanggar dalam kasus ini. 

Keduanya telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sebagai catatan, dalam kasus ini, Polri sudah memutuskan nasib 18 personel, dengan tiga di antaranya diberhentikan tidak hormat (PTDH) dan 15 lainnya mendapatkan sanksi demosi selama 5 hingga 8 tahun, jauh dari tugas penegakan hukum. (aag)