Yusril Mahendra Sebut Prabowo Ingin Adakan “Retreat” Kepala Daerah Terpilih seperti Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa kepala daerah terpilih akan menjalani semacam 'retreat' mirip dengan yang pernah dilakukan para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini merupakan upaya pemerintah pusat yang sedang merencanakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah.

“Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kita memiliki perspektif yang sama,” ujar Yusril, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Menurut Yusril, langkah ini diambil untuk memastikan program-program pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara selaras oleh pemerintah daerah.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah,” tegasnya.

Pelaksanaan “retreat” ini dinilai penting untuk memberikan arahan strategis kepada kepala daerah terpilih mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.

Baca Juga

Menko Yusril Kecam Keras Anggota Brimob Aniaya Pelajar hingga Tewas di Maluku, Tegaskan harus Dapat Sanksi Pidana

“Pelantikan ini menjadi penting, dan karena itu perlu kita selesaikan,” tambah Yusril.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai lokasi “retreat,” Yusril memberikan sinyal kemungkinan mengadopsi pola yang sama seperti yang dilakukan di Magelang sebelumnya.

“Ya, rencananya seperti itu, dikumpulkan di satu tempat,” ungkapnya. 

Namun, saat ditanya apakah Magelang kembali menjadi pilihan, Yusril hanya tertawa kecil.

"Hehehe, belum tahu," ujarnya sambil tersenyum.

Jika rencana ini terealisasi, langkah ini akan menjadi salah satu strategi inovatif pemerintah untuk membangun komunikasi efektif antara pusat dan daerah. Kepala daerah diharapkan tidak hanya memahami prioritas pemerintah pusat, tetapi juga memiliki visi yang sejalan untuk mendukung pembangunan nasional. (agr/raa)