Diperiksa KPK, Ahok Siap Bantu Usut Kasus Korupsi LNG Pertamina

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan secara singkat hanya sekitar 1,5 jam sebagai saksi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021.

Ahok mengaku siap membantu pengusutan dugaan korupsi pengadaan liquified natural gas (LNG).

“Prinsipnya kita bantu lah, ya,” kata Ahok kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Ahok menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam sejak tiba di kantor komisi antirasuah pada 11.15 WIB. Dia keluar sekitar pukul 12.45 WIB.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengaku pemeriksaannya cepat karena sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya. “Tadi lebih cepat karena menulis biodata udah enggak perlu,” tegasnya.

“Sudah ada semua, gitu loh. Tinggal mengonfirmasi saja,” sambung Ahok.

Ahok tidak memerinci soal materi pemeriksaannya. Tapi, dia mengaku dugaan rasuah terkait pengadaan LNG ini terjadi bukan ketika dirinya menjabat.

Kader PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku hanya mendapat temuan yang kemudian dilaporkannya. Adapun Ahok ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir jadi komisaris utama pada 2019.

“Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah, ini ketemunya ini di Januari 2020,” jelasnya.

Dalam perkara tersebut, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.

Karen divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dirut Pertamina periode 2009—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya dituntut pidana 11 tahun penjara, serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011–2014.

Selain pidana utama, jaksa penuntut umum KPK turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104.000 dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.