Kementerian ATR Dapat Pinjaman Rp5,72 triliun dari Bank Dunia

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) senilai 353 juta dolar AS, setara Rp5,72 triliun dengan kurs rupiah 16.210 per 8 Januari 2025, untuk mendukung program agraria dan tata ruang di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa secara keseluruhan Bank Dunia memberi pinjaman sebesar 658 juta dolar AS atau setara Rp10,66 triliun.

Pinjaman tersebut akan berlaku selama lima tahun untuk tiga kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau ATR/BPN dari itu dapat 353 juta dolar AS," kata Nusron ditemui seusai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutip Antara pada Kamis (9/1/2025).

Nusron menjelaskan bahwa anggaran yang didapatkan tersebut akan difokuskan untuk mendukung sejumlah program prioritas dari Kementerian ATR/BPN. 

Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan langkah penting untuk pengelolaan ruang dan pembangunan yang lebih terarah.

Selain itu, untuk penyusunan peta kadaster yang bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci status dan kepemilikan tanah.

Pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat juga menjadi bagian dari program yang direncanakan, untuk memastikan hak atas tanah adat dan ulayat tercatat dengan jelas dan sah.

Pemetaan tanah yang belum memiliki peta juga akan menjadi fokus utama, terutama untuk tapal batas yang berbatasan dengan hutan. 

Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik batas antara lahan hutan dengan tanah lainnya, sehingga pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Tidak hanya itu, pemetaan juga akan melibatkan kawasan transmigrasi agar tidak terjadi tabrakan dengan lahan yang sudah ditetapkan untuk program transmigrasi. 

Hal itu untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dan pengelolaan tanah dapat berjalan dengan terkoordinasi dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.