Satu Polisi Kena Demosi Delapan Tahun Buntut Pemerasan Penonton DWP

Jakarta, tvOnenews.com - Satu anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diberikan sanksi berupa demosi buntut pemerasan terhadap warga negara Malaysia yang merupakan penonton DWP (Djakarta Warehouse Project).

Adapun anggota tersebut merupakan Iptu Syaharuddin yang sebelumnya menjabat Perwira Unit 1 Unit 2 Subdirektorat 3.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa yang bersangkutan disanksi demosi selama delapan tahun.

“Sanksi administratif selama delapan tahun diluar fungsi penegakan hukum,” kata Trunoyudo, dalam keterangannya, pada Jumat (3/1/2025).

Lebih lanjut Trunoyudo menuturkan bahwa Iptu Syaharuddin juga diberikan sanksi penempatan khusus selama 20 hari terhitung tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri.

Sementara itu yang bersangkutan memiliki peran mengamankan penonton konser DWP 2024 yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/pelepasannya.

“Pasal yang dilanggar adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 12 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,” tegasnya.

Kemudian perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pelanggar diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri.

“Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan,” terang Trunoyudo. 

Sebelumnya diberitakan, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri. 

AKBP Malvino Edward Yusticia terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/1/2025). 

"Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," katanya. 

Tak terima dengan putusan PTDH tersebut, AKBP Malvino menyatakan banding.

Trunoyudo, mengatakan keterlibatan Malvino dalam kasus ini adalah ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, telah mengamankan warga negara Malaysia maupun Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba dalam konser DWP 2024 pada 13--15 Desember 2024.