Sidang Etik AKBP Malvino Edward Yusticia Terkait Kasus DWP 2024 Dilanjut Hari Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Sidang etik kasus pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 kembali dilanjutkan hari ini, Kamis (2/1/2024).

Terkait kasus DWP 2024 ini, dua oknum polisi telah dinyatakan dipecat dari institusi Polri buntut kasus DWP 2024.

Adalah Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Simanjuntak dan oknum polisi berpangkat perwira menengah (Pamen) dengan jabatan Kepala Unit (Kanit) yang diberi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sementara satu orang oknum polisi yang hari ini menjalani siding etik lanjutan adalah AKBP Malvino Edward Yusticia.

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Kasat Narkoba Torut Resmi Dipecat Usai Terbukti Terima Rp. 110 Juta dari Bandar

"Sedang dalam proses lanjutan yang kemarin mohon doanya biar tuntas semuanya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).

Sebelumnya, sidang etik pertama telah digelar pada Selasa (31/12/2024) lalu.

Sandi berharap sidang etik kasus pemerasan penonton konser DWP 2024 asal Malaysia ini bisa segera tuntas.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam mengungkapkan proses etik terhadap AKBP Malvino masih dalam tahap menunggu putusan.

AKBP Malvino sebelumnya sudah dihadirkan dalam sidang, namun belum tuntas diperiksa majelis etik.

"Untuk Malvino nunggu putusan, belum masih pemeriksaan. Kemarin lama itu karena dari belasan orang digilir, makanya sampai pagi yang Malvino belum selesai. Makanya ditunda hari ini," jelas Anam.

Anam mengatakan sidang etik sebelumnya membahas perencana pemerasan. Sidang tersebut digelar untuk mengungkap rantai komando.

"Itu ditelusuri dari segi perencanaan artinya memang bagaimana itu bisa terselenggara termasuk juga siapa yang menggerakkan siapa yang memerintah, siapa yang diperintah itu satu," jelas Anam.

"Kedua dari segi pelaksanaan ya hari pertama 13 siapa, 14 siapa, 15 siapa melakukan apa. Termasuk juga akhir pertanggungjawaban, termasuk kalau dari akhir ini pasca ini ya soal dana itu ditelusuri dananya berapa, siapa yang nerima, siapa yang nguasai, dititipkan ke mana dan sebagainya," terang dia.(muu)