Prabowo Sindir Keras Anak Buahnya yang Doyan Mark Up Anggaran: Jangan Rampok Uang Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan praktik penggelembungan anggaran (mark up).

Prabowo menegaskan, budaya seperti itu adalah bentuk nyata dari korupsi yang merampok uang rakyat.

“Budaya mark up, budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Dia memberikan contoh konkret, jika pembelian barang dan jasa membutuhkan anggaran Rp100 juta, maka pemerintah harus mencatatkan angka tersebut sesuai di laporan keuangan, bukan dilebihkan menjadi Rp150 juta.

“Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, budaya mark up ini harus dihilangkan, saudara-saudara. Jangan sampai kita merampok uang rakyat melalui anggaran yang dilebihkan,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Ia meminta jajaran pemerintah untuk menekan segala bentuk kebocoran anggaran, manipulasi, dan praktik ilegal lainnya.

Baca Juga

Arso Sadewo Didakwa Rugikan Negara USD15 Juta di Kasus PGN

“Bukan saya apa-apa, saya tidak mau menurunkan moral anak-anak kita. Tapi rakyat harus yakin bahwa kita bertekad melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, mark up, dan akal-akalan,” katanya.

Presiden juga menyinggung kerugian negara akibat praktik seperti judi online, penyelundupan dari pertambangan ilegal, dan penebangan hutan ilegal.

Meski ia tidak menjelaskan detail terkait laporan kerugian negara, Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan mengambil langkah serius untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan niatnya untuk mengundang khusus para kepala desa dalam waktu dekat. Tujuannya adalah membahas langsung masalah-masalah kebocoran anggaran yang kerap terjadi di tingkat desa.

“Rakyat harus yakin bahwa kita serius. Saya ingin bertemu dengan pemerintah desa untuk mendiskusikan masalah ini dan memastikan anggaran digunakan dengan benar demi kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Pidato Ketua Umum Partai Gerindra ini menjadi sinyal tegas pemerintah dalam memberantas budaya korupsi di semua level, sekaligus memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

Peringatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di pemerintahan. (agr/iwh)