Pengamat Beri Catatan Refleksi Akhir Tahun 2024 Sektor Maritim, Mulai dari Konflik Laut Natuna Hingga Tanggul Raksasa

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengusir Kapal CHina Coast Guard 5402 saat berada di Laut Natuna Utara pada 21 Oktober 2024 menjadi peristiwa yang paling menonjol selama Tahun 2024 bagi sektor maritim Indonesia.

Bahkan, peristiwa pengusiran Kapal China oleh Bakamla RI akibat dinilai mengganggu aktivitas survei dan pengolahan data seismik 3D yang dilakukan oleh PT. Pertamina turut disorot internasional.

Pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan peristiwa tersebut tak hanya mempertegas posisi strategis Indonesia tetapi bukti komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah.

"Kejadian ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara memiliki luas 83.000 km2. Ketegasan Indonesia dalam menolak klaim China di Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi dan kekuatan pertahanan maritim kita," kata Hakeng, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tak hanya itu, Hakeng turut memiliki catatan Refleksi Akhir Tahun 2024 pada sektor maritim tanah air.

Hakeng turut menyoroti konflik yang sedang terjadi di Laut Merah dan Teluk Aden yang melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional. 

Jalur strategis ini yang merupakan penghubung utama bagi perdagangan global menghadapi ancaman serius berupa lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, dan risiko terhadap suplai energi.

"Konflik ini berdampak langsung pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka," jelasnya.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut khususnya pasir laut menjadi salah satu isu maritim strategis di Tahun 2024.

Hakeng berpendapat pasir laut seharusnya dapat lebih diprioritaskan penggunaannya untuk membangun tanggul yang melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir akibat perubahan iklim. 

Selain itu, material ini juga menjadi bahan utama dalam reklamasi lahan untuk mengatasi keterbatasan ruang perkotaan dengan pengelolaan yang harus dilakukan dengan hati-hati.

"Tanpa regulasi yang ketat, pengambilan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk erosi pantai dan penurunan biodiversitas laut," katanya.

Selain itu, Refleksi Akhir Tahun 2024 juga menjadi momentum penting bagi pembangunan tanggul laut raksasa.

Hakeng menjelaskan infrastruktur ini dirancang untuk melindungi kawasan pesisir, khususnya di Pulau Jawa dari ancaman banjir akibat kenaikan permukaan laut.

"Dengan 40% lahan subur di Pulau Jawa yang terancam tenggelam, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah strategis yang perlu didorong percepatannya untuk menjamin keberlanjutan pertanian dan pemukiman di kawasan tersebut," ungkapnya.

Sektor keselamatan pelayaran juga menjadi isu lain yang menonjol sepanjang Tahun 2024. 

Sejumlah insiden tabrakan kapal dengan jembatan seperti di Baltimore, Guangzhou, dan Kalimantan Timur menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan navigasi.

"Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator kapal, dan masyarakat internasional," katanya.

Hakeng menuturkan pentingnya kebijakan maritim yang terintegrasi menyongsong Tahun 2025.

Kebijakan ini harus mencakup penguatan kapasitas pertahanan laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional lebih erat.

"Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan yang terintegrasi akan memastikan bahwa laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa," tegasnya. (raa)