Robert Indarto Dituntut 14 Tahun Penjara, Penasihat Hukum Angkat Bicara
- Pixabay
Jakarta, tvOnenews.com - Penasihat Hukum Robert Indarto Handika Honggowongso menyebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum 14 tahun terhadap kliennya dinilai sangat berlebihan.
Sebab, kala itu PT Timah bekerja sama dengan 5 smelter pada tahun 2018 lalu sudah berstatus sebagai swasta nasional, jadi bukan BUMN hingga tidak ada kerugian keuangan negara sama sekali dalam kerja sama tersebut.
Terlebih dalam tiga tahun kerja sama dengan 5 smelter tersebut PT Timah mendapat pemasukan Rp16,7 triliun dari penjualan balok timah sebanyak 63,7 ribu ton yang dihasilkan 5 smelter, sedang ongkos yang dikeluarkan PT Timah terkait kerjasama dengan 5 semelter itu Rp14,2 triliun, bayar pajak dan royality ke negara Rp1.2 triliun
Dengan begitu, PT Timah masih untung sekitar Rp1,1 triliun, dengan perhitungan itu di mana kerugiannya.
"PT Timah statusnya sudah swasta nasional, bukan lagi BUMN pada 2018. Jadi tidak ada kerugian keungan negara," ujar Robert dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Handika juga menanggapi soal beban uang pengganti Robet Indarto Rp1,9 triliun yang disebutkan dalam persidangan.
Dia menilai, beban tersebut juga dianggap salah kaprah dan melanggar pasal 18 UU Tipikor.
"Dari Rp1,9 triliun itu Rp1,6 triliun digunakan membayar biji timah ke para penambang yang ditunjuk PT Timah, yang mengelola bukan robert indarto," jelas dia.
"Lalu timah nya disetorkan ke PT Timah sebanyak 16,7 ribu ton. Itu nyata dan tidak fiktif. Jadi uang itu sebenarnya tidak dinikmati oleh Robert Indarto," sambungnya.
Handika juga mengungkapkan, senilai Rp300 miliar digunakan PT SBS untuk biaya pengolahan biji timah sebanyak 16,7 ribu to milik PT Timah, membayar CSR yang dikelola Harvey Moeis Rp64 miliar.
"Lalu uang lebihnya itu digunakan untuk keperluan perusahaan. Adapun hasil pengelolaan oleh pt sbs sebanyak 9,2 ribu ton balok timah sudah diserahkan ke PT Timah, jadi di mana ruginya PT Timah,“ terangnya.
Handika juga protes karena perusahaan kliennya yaitu pt sbs dibebani dengan biaya kerusakan lingkungan Rp23 triliun, padahal kliennya tidak melakukan penambangan timah dimanapun
"Itu harusnya dibebankan kepada mitra tambang, masyarakat dan PT Timah yang aktif melakukan penambangan. Aturannya kan seperti itu," tuturnya.(hmd/lkf)
Load more