Mengingat Kasus Polisi Dor Polisi, DPR Desak Satgas Gabungan untuk Berantas Tambang Ilegal: Selamatkan Nyawa

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyerukan pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas instansi untuk menangani tambang ilegal, menyusul insiden tragis penembakan antar-polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. 

Peristiwa tersebut diduga terkait dengan upaya penutupan tambang ilegal yang berujung tewasnya seorang anggota Polri.

"Saya meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk mengatasi konflik internal terkait penanganan tambang ilegal, seperti kasus di Solok Selatan. Solusinya, perlu dibentuk Satgas Gabungan lintas kementerian dan lembaga," ujar Abdullah, Sabtu (30/11/2024).

Abdullah menyoroti kerugian negara akibat Penambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI) yang mencapai Rp 3,5 triliun pada 2022. 

Ia menekankan, bahwa keberadaan satgas penting untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa akibat aktivitas ilegal ini.

Baca Juga

Habiburokhman Wanti-wanti Ada “Penumpang Gelap” Reformasi Polri: Bisa Saja Eks Pejabat

Kasus di Solok Selatan menjadi sorotan setelah Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar tewas ditembak oleh rekan sesama polisi, AKP Dadang Iskandar. 

Peristiwa itu dipicu oleh penangkapan pelaku tambang galian C yang dilakukan korban. 

Akibat tindakan tersebut, AKP Dadang Iskandar kini telah dipecat tidak hormat dari Polri dan menghadapi proses hukum.

Menurut Abdullah, wacana pembentukan Satgas Gabungan Penanganan Tambang Ilegal sebenarnya sudah ada sejak era Presiden Joko Widodo. 

Namun, hingga kini belum terealisasi secara efektif. Ia berharap Presiden Prabowo dapat merealisasikan kebijakan ini demi mengatasi berbagai dampak buruk tambang ilegal, seperti konflik horizontal dan kerusakan lingkungan.

"Satgas ini harus melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, POLRI, KPK, dan Kejagung. Kolaborasi ini penting untuk menghindari ego sektoral," jelas Abdullah.

Merespons kasus penembakan di Solok Selatan, Abdullah mengimbau Polri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental berkala bagi seluruh personelnya, khususnya mereka yang memegang senjata api.

"Monitoring kesehatan mental penting agar anggota Polri mampu mengelola emosi dan menghindari tindakan impulsif. Perlu ada deteksi dini untuk mencegah perilaku arogansi," katanya.

Abdullah juga mendorong pelatihan rutin tentang manajemen stres dan kesehatan mental bagi anggota kepolisian. 

Menurutnya, langkah ini akan menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan kinerja, dan mengurangi risiko konflik internal.

"Kepolisian harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap tindakan anggota dapat dipertanggungjawabkan," tutup Abdullah.

Abdullah menegaskan bahwa tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan ketahanan nasional. 

Aktivitas ilegal ini sering kali memicu bencana seperti banjir, longsor, hingga konflik sosial yang menelan korban jiwa.

"Kerentanan sosial dan lingkungan ini tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat," pungkasnya. (aag)