Waduh 30.000 Warga yang Sudah Meninggal Masuk DPT Pilkada Kabupaten Bekasi

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 30.000 warga yang telah meninggal dunia masih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Total pemilih suara wilayah di Kabupaten Bekasi berjumlah 2,2 juta.

"Dalam rapat dengar pendapat kami dengan Disdukcapil terkonfirmasi sebanyak 30 ribu warga sudah meninggal dunia namun masuk DPT," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin di Cikarang, Selasa (26/11/2024).

Pihaknya telah mengundang secara resmi untuk menanyakan perihal tersebut pada akhir pekan lalu namun mereka tidak hadir.

"Kami sudah mencoba melakukan fungsi pengawasan dari DPRD namun KPUD sebagai penyelenggara pilkada tidak hadir. Tentu untuk berjalan pesta demokrasi, akuntabel database harus jelas. Untuk menghindari terjadi resistensi pada proses penghitungan suara," katanya.

Ridwan menyatakan para saksi dari perwakilan pasangan calon harus jeli dalam melakukan pencatatan perolehan suara saat pemungutan besok.

"Pastinya para kontestasi pemilu sudah pada mengetahui. Nantinya berapa surat undangan disebar, lalu berapa yang hadir. Itu harus jelas nanti. Tentu yang mengetahui betul nanti yang ada saat penghitungan di masing-masing tps," ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Jiovanno Nahampun menyatakan potensi kecurangan proses penghitungan suara bisa saja terjadi sebab angka 30.000 itu didapat dari hasil kerja disdukcapil yang didapat secara resmi dan sesuai pendataan.

"Partisipasi pencapaian para pemilih hanya sekitar 70 persenan. Tujuan kami tidak ada bernuansa politik. Melainkan bagaimana pilkada dapat berjalan dengan baik. Sebab sampai saat ini kami belum mendapatkan penjelasan dari KPUD, tidak ada klarifikasi secara resmi dari mereka," katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi menyatakan hanya dapat melakukan pengawasan dari Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih untuk mengetahui jumlah database pemilik hak suara.

"Kami tidak dapat masuk terlalu jauh terkait jumlah riil DPT sebab kami hanya bisa memantau melalui Sidalih. Saat kami meminta akun Sidalih tidak pernah direspons. Jadi kami juga kesulitan untuk mengetahui jumlah DPT secara pasti melainkan hanya berdasarkan aplikasi tersebut," katanya.

Akbar mengaku sebelumnya telah memberikan rekomendasi terkait penghapusan data warga meninggal dunia di beberapa kecamatan terkait warga tercatat tidak memenuhi syarat namun masuk sebagai DPT.