Wapres Gibran Minta PPDB Zonasi Dihapus, DPR: Masalahnya di Implementasi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu diungkapkan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Pusat, Kamis.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.

Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing.

"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," ujarnya.

Di sisi lain pada kesempatan itu Gibran juga mengajak anak-anak muda bergotong-royong dan bekerja keras di tengah adanya bonus demografi saat ini.

"Kesempatan tidak datang dua kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan Sistem Zonasi diperkenalkan untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. 

Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan antar sekolah.

Jadi, menurutnya permasalahan utama Sistem Zonasi bukan pada kebijakannya, tapi implementasinya.

“Permasalahan utama Sistem Zonasi bukan pada kebijakannya, tapi implementasinya, yaitu; pertama, minimnya kapasitas sekolah, jumlah calon peserta didik melebihi kapasitas sekolah di daerah mereka, menyebabkan ketidakadilan dan kesulitan mendapatkan kursi di sekolah negeri yang terdekat. Kedua, sosialisasi minim, kurangnya informasi yang jelas dan sosialisasi membuat orang tua bingung, menimbulkan kecurangan, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan sistem. Ketiga, harapan keadilan, penyebaran sekolah negeri tidak merata, sehingga siswa yang tinggal jauh dari sekolah memiliki peluang kecil untuk diterima, bahkan dengan nilai yang baik,” tegasnya.

Ia menilai PPDB dengan Sistem Zonasi secara prinsip kebijakan itu bagus karena menekankan keadilan. Di mana setiap warga negara bisa sekolah di sekolah yang memiliki kualitas, serta menghilangkan favouritisme.

“Saya mengusulkan agar PPDB sistem Zonasi terus disempurnakan, antara lain dengan membuat fleksibilitas bagi daerah (kelurahan, kecamatan, kab/kota) yang tidak merata jumlah sekolah di setiap jenjangnya. Dengan kondisi jumlah sekolah yang tidak merata, maka PPDB Sistem Zonasi jangan dibuat ketat. Contoh, jika di suatu dua atau tiga kecamatan hanya ada satu SMP atau SMA, maka jangan buat zonasi per-kecamatan atau jarak, tapi diperluas meliputi tiga kecamatan,” katanya.

Dalam Kesempatan yang sama, Lalu Hadrian juga menyampaikan Peran sekolah swasta menurut saya dapat menjadi Alternatif bagi Siswa di Luar Zonasi.

“Pemerintah perlu menyusun skema kerja sama seperti model public-private partnership dengan memberdayakan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah swasta) dalam PPDB. Namun Pemerintah harus membantu sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui bantuan tenaga pendidik bermutu, bantuan biaya operasional, bantuan sarana prasarana, dan memaksimalkan daya tampung,” lanjutnya.

Kebijakan yang ada untuk memperluas kesempatan pendidikan sebenarnya sudah diatur di dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, namun Permendikbud ini belum mengatur kriteria satuan pendidikan swasta yang layak dilibatkan untuk menambah daya tampung. 

"PR terbesar Pemerintah saat ini adalah memiliki data akurat (pemetaan) mengenai sebaran satuan pendidikan di setiap jenjangnya dengan memperhitungkan jumlah calon peserta didik di daerah tersebut. Kemendikdasmen segera memiliki data jumlah satuan pendidikan dan sebarannya di suatu daerah dan dibandingkan/dihitung dengan kebutuhan calon peserta didik di setiap jenjangnya," ucapnya. (ebs)