Megawati Dapat Banyak Laporan Institusi Negara yang Tidak Netral pada Pilkada, Minta Rakyat Contoh Ghana

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku mendapat laporan ada institusi negara yang memaksa rakyat untuk mendukung paslon tertentu di Pilkada 2024.

Dia mengatakan institusi tersebut memaksa rakyat dengan iming-iming mendapat sembako dan uang. Padahal, kata Megawati, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Pemilu.

“Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics,” kata Megawati dalam sebuah video yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Presiden ke-5 RI itu pun mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan menjunjung tinggi kehormatan. Untuk itu, dia meminta rakyat tidak takut atas berbagai intimidasi dan praktik curang Pilkada 2024.

Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk menentukan dukungannya masing-masing di Pemilu.

“Mari kita belajar dari rakyat Ghana di Benua Afrika. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak,” jelas Megawati.

Megawati pun mengingatkan rakyat untuk memilih pemimpin yang peduli dengan nasib rakyatnya.

“Ingat mencoblos hanya lima menit. Namun dampaknya selama 5 tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik. Pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” pungkasnya. (saa/ebs)