Anggota DPR RI Imbau Kemendagri Pertimbangkan Pencabutan Moratorium Pemekaran Kabupaten Bogor

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI, Ateng Sutisna mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mempertimbangkan pencabutan moratorium pemekaran wilayah Kabupaten Bogor. 

Menurutnya, pemekaran Kabupaten Bogor menjadi tiga daerah otonomi baru (DOB),yaitu Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, dan Bogor Selatan, sangat memerlukan efektivitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan.

Ateng menyoroti besarnya tantangan di Kabupaten Bogor yang memiliki lebih dari 5,5 juta penduduk dan luas mencapai hampir 3.000 km². 

"Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sebesar itu, sulit bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang merata dan cepat kepada masyarakat. Pemekaran ini akan membantu mendekatkan layanan publik ke masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan," tegas Ateng dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/11/2024).

Dia menambahkan, pemekaran tidak hanya soal pemerintahan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mengentaskan ketimpangan. 

Dengan pemekaran, pemerintah daerah akan lebih fokus dalam mengembangkan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Kabupaten Bogor Barat, sebagai salah satu wilayah yang diusulkan, direncanakan mencakup luas 1.318,45 km² dengan penduduk sekitar 1,63 juta jiwa. 

Sementara itu, Kabupaten Bogor Timur mencakup luas 771,41 km² dengan 1,08 juta penduduk, dan Kabupaten Bogor Selatan, yang terkenal dengan potensi pariwisata dan agribisnisnya, diharapkan mencakup 403 km².

Dukungan pemekaran ini bukanlah hal baru. Masyarakat Bogor Barat melalui Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Barat (FKMB2) telah memperjuangkannya sejak tahun 2000, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sudah menyerahkan dokumen usulan kepada Kemendagri.

“Atas nama masyarakat yang mendambakan kemajuan, kami mendesak Kemendagri untuk mempertimbangkan pencabutan moratorium secara terbatas bagi pemekaran Kabupaten Bogor. Potensi dan kesiapan daerah sudah matang, dan ini bisa menjadi langkah besar bagi pemerataan pembangunan di wilayah tersebut,” ujar Ateng.

Ateng juga menyoroti pentingnya pemekaran dalam meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Dengan pemekaran, setiap daerah dapat mengelola sumber daya lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.

"Pemerintah pusat diharapkan segera memberi perhatian khusus untuk pemekaran Kabupaten Bogor sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(lgn)