Ridwan Kamil dan Pramono Anung Beberkan Rancangan Program Penataan Kawasan Kumuh, Pengamat Tekankan Soal Keadilan Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Dua calon Gubernur Jakarta yakni Ridwan Kamil dan Pramono Anung berencana menata ulang permukiman padat penduduk.

Ridwan Kamil mengaku dirinya yang berlatar belakang arsitektur memiliki rancangan program terkait permukiman padat penduduk.

"Saya sudah mengamati beberapa wilayah yang padat. Nanti akan ditata ulang dengan keilmuan arsitektur. Mudah-mudahan akan lebih manusiawi," kata Ridwan Kamil saat menyambangi permukiman warga di Jalan Bojong Kavling, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Di sisi lain, Pramono turut menyampaikan program penataan permukiman penduduk saat blusukan ke wilayah Taman Sari, Jakarta Barat pada 10 Oktober 2024 lalu.

Pramono menyebut penataan permukiman penduduk perlu dilakukan sesegara mungkin mengingat semakin tak terkendali.

"Hampir semua daerah yang padat penduduk, ada tempat-tempat yang selalu tidak bisa melihat matahari. Tadi tidak bisa melihat matahari tetapi MCK-nya lebih lumayan dari Tanah Abang yang kemarin saya kunjungi. Di sana juga tidak melihat matahari, tapi MCK-nya menyedihkan banget," kata Pramono.

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Gelar Transisi Imlek-Ramadan di Bundaran HI, Tampilkan Barongsai hingga Marawis

"Kemudian rumah-rumah yang ini harus dilakukan penataan ulang kembali. Seperti kemarin di Tanah Abang itu sudah lebih dari 30 tahun karena sudah tertimbun, nggak pernah dikeruk, udah mampet. Nah harusnya harus dikeruk," sambungnya.

Pengamat arsitektur dan tata kota, Teguh Aryanto turut merespons rancangan program penataan permukiman padat penduduk yang disampaikan dua kandidat Pilkada Jakarta 2024 itu.

Menurutnya penataan kawasan kumuh memang menjadi tugas utama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih.

"Penataan kawasan kumuh harus menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan tata kota, karena di situlah letak utama masalah Kota Jakarta," kata Teguh saat dihubungi, Senin (11/11/2024).

Selain itu, kata Teguh, Pemrov DKI juga wajib mengedepankan masyarakat dibandingkan kelompok tertentu.

Ia menekankan diperlukan perencanaan matang dalam tatakota terutama mengatasi permasalahan permukiman padat penduduk.

"Harus ada keadilan di Jakarta. Pemprov harus melibatkan masyarakat dan asosiasi terkait dalam perencanaan tatakota. Zonasi yang terencana, transportasi publik yang menjangkau semua area, ruang terbuka hijau yang perlu ditingkatkan," ujar Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta itu.