Rapat di DPR, Kepala Bakamla Beberkan Program 100 Hari Kerja di Kabinet Merah Putih

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TBI Irvansyah menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) perdana bersama Komisi I DPR.

Dalam agenda ini, Irvansyah menyampaikan beberapa program kerja Bakamla dalam 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih. Dia mengungkap ada sepuluh program utama yang akan dikerjakan dalam kurun waktu tersebut.

“Yang pertama, yaitu penguatan kehadiran unsur keamanan laut dan udara. Bakamla RI akan melaksanakan patroli mandiri, patroli bersama dengan melibatkan kementerian dan lembaga teknis terkait, dan patroli terkoordinasi bersama unsur Maritime Reinforcement Agency, negara sahabat,” ujar Irvansyah saag rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

Kedua, peningkatan pertukaran data informasi dan intelijen. Dia menyebut saat ini Bakamla sudah terintegrasi dengan tujuh kementerian terkait.

“Jadi datanya setiap hari kita saling kirim-mengirim secara timbal balik. Nanti programnya sampai 27 kementerian akan kita integrasikan informasinya,” ujar Irvansyah.

Ketiga, penyelesaian pembangunan pangkalan dan kapal. Dia mengatakan Bakamla juga berencana menerima hibah kabal dari Jepang dengan panjang 85 meter.

“Insya Allah bulan depan kami akan tandatangani kontraknya. Yang dibangun di Jepang dengan galangan kapal Jepang juga,” ungkapnya.

Keempat, melaksanakan perbaikan atau perpindahan Mabes Bakamla pasca terdampak kebakaran. Kelima, menyusur postur optimum Bakamla RI untuk 2025-2045.

Keenam, penyusunan dan pengecahan rancangan awal Renstra Bakamla tahun 2025-2029. Ketujuh, pembentukan relawan penjaga laut Nusantara (Rapala) di wilayah pesisir rawan dan prioritas.

Kedelapan, penguatan diplomasi maritim seperti pembahasan terkait Japan ASEAN Integration Fund, termasuk hibah kapal, dan kunjungan-kunjungan oleh regulator untuk Asia Tenggara dan Pasifik, UNODC.

Kesembilan, melaksanakan latihan terkoordinasi atau latihan law enforcement dengan Jepang Coast Guard di Jakarta. 

“Kemudian yang ke-10, yaitu penyusunan konsep naskah akademik Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut,” tutup Irvansyah. (saa/ree)