Hamdi Muluk Dianggap Tidak Jujur Soal Survei LSI dan Poltracking

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Dewan Etik Perkumpulan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Prof. Hamdi Muluk tidak jujur terkait survei LSI dan Poltracking Indonesia di Pilkada DKI Jakarta 2024. Direktur Riset Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menyatakan terdapat perbedaan pernyataan Hamdi Muluk terhadap survei LSI dan Poltracking.

Inskonsistensi pernyataan ini dari Hamdi Muluk ini merujuk pada pergantian Primary Sampling Unit (PSU) pada survei LSI dan Poltracking.

"Saat pertemuan dewan etik, Prof Hamdi cerita soal susahnya mendapatkan izin survei di Jakarta. Prof. Hamdi mempertanyakan Poltracking, kenapa sedikit penggantian PSU. Sekarang ceritanya justru terbalik, LSI justru lebih sedikit penggantian, hanya 1 PSU klaimnya" Kata Masduri saat memberikan keterangan, Minggu (10/11).

Sebelumnya, Hamdi Muluk mengemukakan LSI banyak melakukan pergantian PSU. Pergantian PSU LSI ini mencapai jumlah 60 dikarenakan sulitnya proses administrasi ini.

Pernyataan ini juga terekam saat sidang pemeriksaan pertama antara hasil survei LSI dan Poltracking. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober lalu.

Berikut pernyataan Hamdi Muluk dalam sidang tersebut. "Kalau misalkan satu Lembaga satu kelurahan yang terpilih itu kemarin (Sidang LSI) cukup lumayan banyak digantikan di semua wilayah ada pak? Jakarta Barat Timur, selatan ada? iya? sekitar 60 (PSU) kelurahan dulu, itu kelurahan nggak ada yang ada berapa itu ditolak kan ya artinya adalah kemudian harus di pengganti" Kata Hamdi Muluk saat sidang pertama, 29 Oktober di Jakarta.

Kemudian dalam keterangan terbarunya di Rapat Umum Terbuka Anggota Persepi yang dilaksanakan di Hotel Mercure Lebak Bulus 9 November kemarin, Hamdi Muluk menyatakan justru Poltracking yang banyak melakukan pergantian PSU. Inkonsistensi pernyataan ini kemudian disayangkan oleh Masduri. 

Ia mengatakan Hamdi Muluk tidak jujur kepada publik terkait survei LSI dan Poltracking. Masduri mengatakan Poltracking sangat ketat dalam pergantian PSU survei.

Poltracking hanya mengganti PSU di tiga kelurahan karena terhalang kawasan elit di Jakarta yang tidak bisa diakses oleh orang luar.

"Poltracking sangat ketat dalam proses sampling. Bagi kami PSU 200 kelurahan yang didapat dari proses sampling pertama kali, merupakan unit sampel utama, yang harus dipertahankan untuk tidak ada perubahan PSU, kecuali karena kendala yang mengharuskan tidak ada pilihan lain, selain mengganti PSU," ujar Masduri.

"Karena itu, dalam pelaksanaan survei di Jakarta, hanya ada pergantian PSU pada 3 kelurahan, karena banyaknya kawasan elite yang tidak bisa diakses oleh surveyor. Kami sangat ketat terhadap pergantian PSU, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data," tandasnya. 

Hingga kini belum ada respons dari Prof Hamdi Muluk. (ebs)