Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pertama, Komnas HAM menyarankan pemerintah mendorong penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua.
Hal ini mengingat masih terjadinya konflik di Papua meski kebijakan otonomi khusus telah berjalan lebih dari 20 tahun.
"Dengan pembentukan empat provinsi baru yang sedang berjalan, maka pemerintah harus mendorong dan mendukung pemerintah daerah di seluruh provinsi di Papua untuk secara efektif memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi masyarakat," ucap Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Menurut Komnas HAM, selain mendorong dan mendukung pemerintah daerah di Papua, pemerintah juga perlu untuk terus mendorong pendekatan keamanan yang terukur, serta penegakan hukum yang akan membangun kepercayaan publik dan mendorong penghentian konflik.
Kedua, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah memenuhi hak korban pelanggaran HAM yang berat secara lebih komprehensif.
Sebelumnya, Presiden Ke-7 Jokowi telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat.
Load more