Bahas Program Rumah untuk Prajurit dan Pegawai Negeri, Maruarar Sirait Bakal Temui Panglima TNI dan Kapolri

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perumahan Rakyat RI, Maruarar Sirait akan menyambangi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini dilakukan masih dalam rangka program 100 hari kerja usai dilantik oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya juga akan berencana bertemu dengan Panglima TNI. Kemudian juga dari polisi dan juga dengan pegawai negeri,” kata Maruarar, di Kejagung RI, pada Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut rencana pertemuannya ini masih dalam rangka pembangunan rumah untuk prajurit dan pegawai negeri yang belum memiliki tanah dan rumah.

“Karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah. Pegawai negeri masih banyak, karena nanti kita bisa bikin skema jangka waktu yang panjang. Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya gitu,” ujar Maruarar.

Selain itu Maruarar juga tengah memikirkan masyarakat yang tidak memiliki gaji. Dirinya menyebut hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dicari solusinya agar masyarakat kecil dapat memiliki rumah.

“Nah juga tantangan kami bagaimana bagi rakyat Indonesia yang tidak memiliki gaji. Kita akan mencari formulanya yang tepat seperti pedagang-pedagang atau yang informal sifatnya. Karena kalau dari pegawai negeri atau TNI atau POLRI atau pegawai BUMN, dia bisa ada dari potongan gaji,” jelasnya.

Selain itu Maruarar juga akan bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membicarakan aset tanah milik PT KAI yang dapat dibangun perumahan rakyat.

“Kita akan ketemu dengan Menteri BUMN karena banyak juga aset-aset seperti dari mungkin PTP, kereta api,” tukasnya.

Untuk diketahui, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait bakal mengerjakan program tiga juta rumah untuk rakyat yang direncanakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Maruarar mengungkapkan dalam pembangunan ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Kekayaan Negara untuk mempercepat proses pelegalan tanah.

“Dan kita juga mendapatkan dukungan bagaimana info cara berikutnya supaya itu juga legal dengan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga dengan Dirjen Kekayaan Negara. Nanti kami akan segera minta waktu dengan Ibu Menteri Keuangan supaya prosesnya bisa berjalan dengan cepat,” kata Maruar, di Kejagung RI, pada Selasa (22/10/2024).