Transformasi 10 Tahun Layanan Kepabeanan: Mendorong Efisiensi dan Kemudahan di Pelabuhan melalui Inovasi Digital

Jakarta, tvOnenews.com - Lebih dari satu dekade lalu, kinerja logistik nasional Indonesia dinilai belum berjalan dengan optimal karena besaran biaya logistiknya yang tinggi. Data World Bank pada 2013 mencatat biaya logistik nasional Indonesia mencapai 24%, jauh melebihi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 

Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyusun strategi yang komprehensif untuk menjawab tantangan arus logistik agar semakin efisien dan sistematis dengan melakukan transformasi digital melalui pengembangan Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistic Ecosystem (NLE).

Pada awal pengembangannya, yaitu pada tahun 2014, INSW berada dalam fase awal konsolidasi sebagai ekosistem yang mengintegrasikan pengelolaan dokumen kepabeanan di Indonesia. Pengembangan berfokus pada penerapan single submission (SSm) untuk pengajuan dokumen ekspor dan impor. Kinerja INSW pada periode ini masih terbatas pada integrasi dasar antarinstansi pemerintah. 

Walau demikian, implementasi ini membantu meningkatkan efisiensi proses perdagangan lintas batas. Tahun berikutnya, pada 2015, pemerintah membentuk lembaga yang mengelola portal INSW, yaitu Lembaga National Single Window (LNSW). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan INSW secara nasional, memastikan koordinasi antarinstansi yang lebih baik, dan mendorong integrasi sistem di sektor kepabeanan, karantina, serta perizinan terkait perdagangan dengan nama Pengelola Portal (PP) INSW. 

Pada tahun yang sama, untuk mendukung implementasi INSW, pemerintah juga membentuk Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Gen-1 yang berfungsi sebagai sistem elektronik untuk mengintegrasikan sistem pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Sistem pada kementerian/lembaga tersebut, antara lain, Sistem Inatrade (Kementerian Perdagangan), SIINAS (Kementerian Perindustrian), dan CEISA (Kementerian Keuangan). 

Pada tahun 2016, INSW mulai diimplementasikan secara penuh di beberapa pelabuhan utama Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Penggunaan INSW di Pelabuhan-pelabuhan ini membantu percepatan proses clearance, karena adanya integrasi sistem kepabeanan dan perizinan pada lembaga terkait. 

Baca Juga

Cocok untuk UMKM! 3 Jenis Kendaraan Roda Tiga Ini Bisa Bikin Distribusi Lebih Efisien dan Tingkatkan Produktivitas Usaha

Pada tahun 2017, Indonesia mulai berpartisipasi aktif dalam ASEAN Single Window (ASW), yaitu platform regional untuk pertukaran data perdagangan lintas negara ASEAN. INSW diintegrasikan dengan ASW, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik seperti Certificate of Origin (e-Form D) antarnegara anggota ASEAN. Tahun berikutnya, Indonesia mulai mengimplementasikan Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade in Goods Agreement (SiPakDE ATIGA) antara Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Hal ini mendukung perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasokan global.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada 2020 mendorong pemerintah meningkatkan proses digital dalam perdagangan lintas batas. Saat pandemi Covid-19, INSW membangun sistem SSm Perizinan Impor Tanggap Darurat untuk memfasilitasi pembebasan bea masuk dan perizinan dalam rangka penanggulangan Covid-19. Di sisi ekspor, INSW membangun SSm Perizinan PE Alkes & DMA untuk persetujuan ekspor (PE) alat kesehatan (Alkes) yang terintegrasi dengan Dashboard Monitoring Alkes (DMA). INSW mengalami peningkatan penggunaan, seiring dengan meningkatnya permintaan perdagangan. Hal ini mendorong LNSW untuk membangun SINSW Gen-2 yang berfungsi memperkuat sistem keamanan data.

Percepatan penataan sistem logistik nasional terus diupayakan pemerintah sesuai amanat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang programnya dikenal sebagai National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. 

Berdasarkan hasil survei Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) pada tahun 2023, tercatat bahwa kehadiran layanan NLE mampu mendorong efisiensi waktu dan biaya, serta lebih jauh lagi mampu mendorong peningkatan efisiensi ekosistem logistik nasional untuk daya saing perekonomian tingkat global. Dalam dua tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan adalah 51,1% (waktu) dan 34,75% (biaya). Pada tahun 2023, NLE telah diimplementasikan di 46 pelabuhan dan 6 bandar udara dengan menerapkan layanan SSm (SSm Perizinan dan SSm Pabean Karantina Impor) mencapai 98%.
 
INSW dan NLE merupakan dua inisiatif strategis yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat proses logistik dan perdagangan internasional, yang saling melengkapi dalam upaya mempercepat serta mempermudah arus barang dan dokumen. 

INSW menjadi fondasi utama dokumen perizinan kepabeanan karena berfokus pada penyederhanaan proses perizinan dan administrasi ekspor-impor. Sementara NLE dirancang untuk mengoptimalkan ekosistem logistik nasional dengan menggunakan data dan informasi yang telah diproses di INSW.

Penurunan dwelling time atau waktu tunggu barang/kontainer di pelabuhan dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan INSW dan NLE. Dwelling time di pelabuhan mengalami penurunan konsisten dari 4,05 hari pada tahun 2017 menjadi 2,62 hari pada tahun 2023. Ini merupakan hasil dari kolaborasi antarlembaga dan bukti transformasi digital mampu mempercepat proses clearance. (ebs)