Ujang mengatakan Prabowo tidak boleh gegabah menentukan jumlah kementerian yang dipimpinnya.
Meskipun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan RAPBN 2025 menjamin keleluasaan untuk menambah jumlah kementerian.
"Saya meyakini pak Prabowo paham betul soal anggaran pembangunan lima tahun ke depan. Kalau nomenklaturnya ditambah ya anggaran pasti bertambah," ujarnya.
Ujang menambahkan, masyarakat hanya bisa menunggu kebijakan dari presiden terpilih tersebut, karena semuanya merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan jumlah nomenklatur kementerian.
"Semua 'kan belum tahu, apakah benar ada 44 kementerian seperti kata Ketua MPR Bambang Soesatyo atau di bawah itu, jadi lihat saja nanti," kata dia.
Doktor (S3) Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga yakin, Prabowo dan timnya tentu telah menyiapkan langkah untuk menyiasati jika memang ada penambahan nomenklatur, agar tidak sampai mengeluarkan terlalu banyak biaya.(ant)
Load more