Bahas Anggaran Pertahanan Indonesia Rendah di Depan DPR, Menhan Prabowo Sebut Kesejahteraan Rakyat Lebih Didahulukan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan terciptanya kesejahteraan rakyat saat ini masih lebih didahulukan daripada kekuatan pertahanan negara.

"Pada kesempatan ini sekali lagi saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita, untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Hal itu disampaikan-nya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan pembicaraan Tingkat I terhadap lima RUU kerja sama bidang pertahanan, yang menjadi raker terakhir antara Komisi I DPR dan Kemenhan RI.

Dia menyebut anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Filipina saja sekarang sudah 1,8 persen pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita Singapura, pulau sebesar Bogor jumlah penduduknya hanya 5 juta, mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan tiga persen dari GDP (gross domestic product) mereka," tuturnya.

Dia pun berharap pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar.

"Ini saya kira akan menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama ke depan," ucapnya.

Meski demikian, dia menyadari bahwa prioritas utama saat ini adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin, ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan, dan ini kewajiban kita semua," katanya.

"Karena itu pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia, pertahanan keamanan rakyat semesta," tambahnya.

Selain Prabowo, dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan para Wakil Ketua Komisi I DPR RI yaitu Abdul Kharis Almasyhari, Teuku Riefky Harsya, Sugiono, dan Utut Adianto.(ant/lgn)