ISESS Minta Kapolri Tegur Kapolda Sulsel Karena Dugaan Intimidasi Wartawan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Kepolisian dari ISESS (Institute for Security and Strategic Studies), Bambang Rukminto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan menegur Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andi Rian Djajadi yang diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan media nasional. 

Sebab, kata dia, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim tidak mungkin berani untuk menegur Kapolda Sulawesi Selatan.

“Pertanyaannya, apakah pemanggilan Divisi Propam akan efektif? Mengingat Kadiv Propam dan Kapolda sama-sama bintang 2. Yang bisa dilakukan hanyalah mendorong Kapolri untuk melakukan teguran pada oknum Kapolda yang melakukan intimidasi, dan tidak mengindahkan UU Pers,” kata Bambang saat dihubungi wartawan pada Minggu, (15/9/2024).

Makanya, kata dia, Andi Rian tidak mengindahkan panggilan Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) itu hal yang wajar. Sehingga, lanjut dia, Kapolri harus turun tangan langsung menegur Kapolda Sulawesi Selatan atas tindakannya yang diduga arogan kepada wartawan.

“Kalau Kompolnas tidak diindahkan itu wajar. Jadi, Kapolri lah yang harus melakukan teguran secara langsung setelah mendapat masukan dari Kompolnas,” jelas dia.

Sebab, Bambang khawatir jika Kapolri diam atas tindakan arogansi Kapolda Sulawesi Selatan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia akan menurun. Apalagi, kata dia, Kapolri dianggap melindungi rekan satu angkatannya yakni Irjen Andi Rian Djajadi.

Baca Juga

Terungkap, Alasan Utama Kapolda Sulsel Batasi Kendaraan Berat Melintas saat Mudik Lebaran

“Kalau penegak hukum sudah mengabaikan etik dan disiplin, ya tinggal menunggu waktu saja bagi publik untuk mengabaikan peraturan. Diawali dari semakin menurunnya kepercayaan kepada institusi, berlanjut ketidakpercayaan pada penegakan hukum. Organisasi yang profesional tentunya tidak didasarkan ‘perkoncoan’, tetapi dibangun melalui penegakan peraturan secara konsisten,” tegas dia.

Menurut dia, apabila publik sudah tidak percaya pada penegakan hukum, artinya sudah mengarah pada negara gagal. Jika negara gagal secara sederhana dipahami sudah tidak adanya kemampuan negara untuk mengikat unsur-unsur negara dengan hukum. 

“Bila diteruskan bisa mengarah pada negara bubar, disintegrasi, lemah, dan lain-lain,” pungkasnya. (ebs)